Karakter Rezim Demokrasi Terpimpin (1959–1965): Analisis Kepemimpinan Presiden Sukarno Berdasarkan Kerangka Teori Juan J. Linz
Keywords:
Demokrasi Terpimpin, Otoritarian, Presiden Sukarno, Juan J. Linz, Sejarah KetatanegaraanAbstract
Artikel ini mengkaji sejarah ketatanegaraan Indonesia pada era Demokrasi Terpimpin (1959–1965) yang menandai transisi kegagalan sistem parlementer menuju rezim otoritarian di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan otoritarian tersebut menggunakan kerangka teori rezim otoriter Juan J. Linz. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang mencakup tahapan heuristik, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi, dengan memanfaatkan sumber primer berupa dokumen resmi negara dan arsip surat kabar, serta ditunjang oleh literatur sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyelenggaraan negara oleh Sukarno memenuhi empat karakteristik utama otoritarian Linz: (1) terciptanya pluralisme politik terbatas dan tidak bertanggung jawab melalui pemberangusan oposisi (Masyumi, PSI, MURBA) dan pembentukan DPR-GR; (2) fungsionalisasi NASAKOM dan Manipol-USDEK sebagai mentalitas khas (distinctive mentalities) guna menuntut kepatuhan absolut dan memberangus kebebasan pers; (3) mobilisasi politik yang dikendalikan dari atas secara selektif melalui instrumen hukum, kooptasi jabatan, dan manipulasi rivalitas militer; serta (4) pengaburan batas wewenang eksekutif yang arahnya terprediksi (formally ill-defined but predictable limits) melalui produk hukum semu yang berpuncak pada pengangkatan Presiden Seumur Hidup. Keterbaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa otoritarian era Demokrasi Terpimpin dibangun secara rekayasa sistemik melalui manipulasi desain institusional dan legal-formal, bukan sekadar bertumpu pada pendekatan sosiokultural pimpinan.
References
Adryamarthanino, V., & Nailufar, N. N. (2021). Partai-Partai Pada Masa Demokrasi Liberal.
Kompas.Arta, K. S., & Margi, I. K. (2014). Sejarah Indonesia: Dari Proklamasi Sampai Orde Reformasi. Graha Ilmu.
Risdianto, D. (2018). Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(01), 59–68.
Fakih, F. (2013). Institutional Reforms Of The Guided Democracy ( 1957-1965 ). Lembaran Sejarah, 10(1), 97–113.
Fujianti, A., Bestari, P., & Darmawan, C. (2025). The President As Executive Power : The Transformation Of Presidential Power From The Old Order To Reform In The Framework Of Indonesian Democracy. 1(1), 9–14.
Gottschalk, L. (2008). Mengerti Sejarah. Ui-Press.
Herlina, N. (2020). Metode Sejarah. Satya Historika.
Himawan Indrajat. (N.D.). Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Sukarno Tentang Demokrasi. Jurnal Sosiologi, 18(1), 53–62.
Hutabarat, Y. V., Sijabat, D. P., & Andini, R. K. (2024). Indoktrinasi Pendidikan Pada Masa Orde Lama : Menanamkan Nilai Pancasila Dan Manipol / Usdek. Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis, 2(1), 23–32.
John Roosa. (2020). Riwayat Terkubur: Kekerasan Anti Komunis 1965-1966 Di Indonesia. Marjin Kiri.
Juan J. Linz. (2000). Totalitarian And Authorian Regimes. Lynne Rienner.
Kembaren, E. E. (2021). Sukarno And Javanese Sovereignty Concept Case Study : Guided Democracy Era. 2(2), 67–79.
Kementerian Penerangan Republik Indonesia. (1959). Dekrit Presiden Republik Indonesia Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945.
Ketut Sedana Arta. (2020). Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 Di Indonesia. Jurnal Widya Citra, 1(2), 69–85.
Lindstaedt, N. (2026). Authoritarianism. Britannica.
Pewarta Soerabaia. (1957, January). Chairul Saleh: Untuk Mengatasi Keadaan Di Indonesia. Perlu Adanya Demokrasi Terpimpin. Pewarta Soerabaia.
Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2019). Sejarah Nasional Indonesia Vi Zaman Jepang Dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998). Balai Pustaka.
Pratiwi, J. I., Salama, N., & Ulfah, S. (2021). Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pembatasan, 3(1), 18–26.
Pratiwi, S. E. (2016). Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin. Avatara , E-Journal Pendidikan Sejarah, 4(3), 1059–1072.
Putri, L. R. (2024). Sukarno : Respon Terhadap Ketidakstabilan Kondisi Politik Pada Masa Demokrasi Liberal 1956-1959. Pubmedia Social Sciences And Humanities, 1(4), 1–8.
Rex Mortimer. (2006). Indonesian Communism Under Sukarno Ideology And Politics, 1959-1965. Equinox.
Ricklefs, M. C. (2001). Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Serambi Ilmu Semesta.
Sementara, M. P. R. (1963). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor Iii/Mprs/1963 Tahun 1963.
Setiawan, J., & Permatasari, W. I. (2018). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950- 1959. Historia, 6(2), 365–378.
Soerojo, S. (1989, March). Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai (52). Harian Neraca.
Soerojo, S. (1989, May). Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai (109). Harian Neraca.
Sunarso. (2015). Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, Dan Implementasinya Di Indonesia. Uny Press.
Tumakaka, J. (1959). Demokrasi Terpimpin. Kementerian Penerangan Republik Indonesia.
Winata, L. (2017). Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959-1965. Avatara: E-Journal Pendidikan Sejarah, 5(3), 728–737.
Yosep Hengki Utama Riawan. (2016). Kebijakan Politik Pemerintah Ri Masa Demokrasi Liberal 1950-1959. Universitas Sanata Darma.
Zulkarnain. (2012). Jalan Meneguhkan Negara: Sejarah Tata Negara Indonesia. Pujangga Press.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 PAKARTI: Jurnal Penelitian dan Pengambangan Sosial Budaya
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
